Dalamsebuah sidang perceraian, mengenal tanya jawab kepada penggugat dan tergugat dalam sidang cerai tersebut. Namun, mengutarakan jawaban dalam persidangan tidak boleh sembarangan. Berikut tata caranya: 1. Pahami Istilahnya. Khusus untuk sidang perceraian. Segala sesuatunya berhubungan dengan tergugat dan penggugat. PadaProses Persidangan Penggugat dan Tergugat dibebani kewajiban Pembuktian dengan mengajukan alat bukti Formil(Dokumen yang terkait dengan dalil dalam gugatan Harta Bersama yang diajukan, seperti : Akta Cerai, Surat Bukti Kepemilikan atas obyek sengketa dan sebagaianya, semua alat bukti tersebut difotocopy dan diberi meterai 10000 stempel pos Berikuttahapan persidangan proses perceraian di Pengadilan Agama: Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006; Apabila tidak berhasil mendamaikan kedua belah Apabilatidak tercapai kata sepakat dalam perdamaian lebih awal, maka sidang dapat dilanjutkan dengan agenda pembacaran gugatan/permohonan cerai oleh pihak penggugat/pemohon. Pembacaan Gugatan/Permohonan oleh Pihak Penggugat/Pemohon, merupakan tahapan dimana Penggugat/pemohn membacakan gugatannya/permohonannya terhadap Tergugat/Termohon. lSesuai Pasal 129 HIR/153 RBg., Tergugat/ Para Tergugat yang dihukum dengan Verstek berhak mengajukan verzet atau perlawanan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan verstek itu kepada Tergugat semula jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang bersangkutan. (Pasal 391 HIR: dalam menghitung tenggang waktu maka tanggal/ hari saat dimulainya penghitungan waktu tidak dihitung). Namunjika sidang cerai tergugat tidak hadir, meski sama sekali tak hadir, maka proses perceraian dapat selesai dengan cepat. Kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak, dsb. Berapa lama waktu / proses yang dibutuhkan dalam pengajuan gugatan perceraian. Berapa kali sidang hak asuh anak? Lalu jika anda istri ingin mengajukan perceraian, maka anda disebut sebagai penggugat, dan suami anda disebut sebagai tergugat. Jika pihak dari Tergugat atau Termohon tidak hadir dalam persidangan walaupun sudah ada surat panggilan dari pengadilan, maka majelis hakim bisa langsung memutuskan perceraian dalam sidang pertama. Padasidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami, istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. Namun apabila tergugat (suami) sama sekali tidak datang dan juga tidak mewakili sama sekali kepada kuasanya, maka berdasarkan Pasal 125 Herzien Indlandsch Reglement (HIR) (S.1941-44) hakim dapat menjatuhkan putusan verstek . Alatbukti perceraian dijelaskan dalam Pasal 169 HIR, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. 1. Surat-surat. Dalam perkara perdata, bukti surat merupakan bukti yang penting dan utama. Untuk perkara perceraian, beberapa bukti surat yang bisa digunakan seperti: Akta nikah atau buku nikah sebagai bukti memang ada hubungan KUASAWAKIL. Untuk bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari penggugat/tergugat ataupun pemohon, seseorang harus memenuhi syarat- syarat: Mempunyai surat kuasa khusus yang harus diserahkan dipersidangan. atau pemberian kuasa disebutkan dalam surat gugatan/permohonan, atau kuasa/wakil ditunjuk oleh pihak yang ber perkara/pemohon didalam persidangan xJHn3f. Tidak setiap perkara cerai gugat dapat dibebankan kewajiban nafkah iddah dan mut’ah kepada pihak suami, namun harus memenuhi kondisi-kondisi Jenderal Badan Peradilan Agama telah mengeluarkan kebijakan terkait jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian melalui surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1960/DJA/ tanggal 18 Juni 2021 dan pemberlakuan ringkasan kebijakan policy brief jaminan perlindungan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian melalui surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 tanggal 25 Juni satu poin penting dalam kebijakan tersebut adalah pihak istri sebagai Penggugat dalam perkara cerai gugat dapat mengajukantuntutan akibat perceraian yang mencakup nafkah iddah dan mut’ah, sebagaimana terdapat dalam blangko gugatan yang wajib yang demikian tentu merupakan hal baru dalam praktik hukum di lingkungan Peradilan Agama, dan dapat menuai kontroversi. Alasannya karena tidak ada dasar hukum bagi Penggugat dalam perkara cerai gugat untuk menuntut nafkah iddah dan mut’ dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam KHI, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dalam perkara cerai gugat termasuk talak bain sughra, dan istri yang dijatuhi talak bain dan tidak dalam kondisi hamil, tidak berhak mendapatkan nafkah mut’ah hanya menjadi kewajiban suami yang menjatuhkan talak terhadap istri yang telah dicampuri ba’da dukhul dan belum ditetapkan mahar Pasal 158 KHI, dan dianjurkan bagi suami yang menjatuhkan talak tanpa syarat Pasal 159 KHI. Oleh karena itu tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk menuntut nafkah iddah dan mut’ah dalam perkara cerai tidak ada ketentuan dalam KHI yang menjadi dasar hukum bagi Penggugat untuk menuntut nafkah iddah dan mut’ah, namun berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, hakim karena jabatannya ex-officio memiliki kewenangan untuk membebankan kewajiban kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan hasil rapat pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI yang dituangkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak Pasal 41 huruf c tersebut sebenarnya merupakan bentuk kompromi antara ketentuan hukum perdata Barat dan hukum Islam dalam hal tunjangan pasca perceraian. Dalam hukum perdata Barat, pembebanan kewajiban tunjangan pasca perceraian didasarkan atas kemampuan pihak, sedangkan dalam hukum Islam didasarkan atas jenis kelamin, yaitu laki-laki sebagai suami. – Bagaimana jika tergugat tidak hadir dalam sidang perceraian? Pertanyaan ini akan menjadi tema artikel yang menarik untuk kita bahas pada laman pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sajikan dapat menambah wawasan Anda mengenai materi sidang perceraian. Bagaimana jika tergugat tidak hadir dalam sidang perceraian? Hal ini selalu menjadi pertanyaan kita semua, terutama bagi yang akan menjalani sidang perceraian. Selain menjawab pertanyaan “Bagaimana jika tergugat tidak hadir dalam sidang perceraian?”, artikel ini juga akan menguraikan tahapan dalam pendaftaran perkara perceraian, proses sidang perceraian, dan bentuk-bentuk ketidakhadiran dalam sidang perceraian, serta akibat ketidakhadiran tergugat. Bagaimana jika tergugat tidak hadir dalam sidang perceraian? Dan seperti apa tahapan-tahapan pendaftaran perkara perceraian? Mari kita bahas bersama! Tahapan Pendaftaran Perkara Perceraian Ada 5 lima tahapan pendaftaran perkara perceraian yang harus dilakukan oleh pihak yang ingin bercerai. Kelima tahapan tersebut adalah sebagai berikut 1 Pihak atau orang yang berperkara datang sendiri ke pengadilan agama setempat dengan membawa surat gugatan atau permohonan perceraian. 2 Pihak atau orang yang berperkara menyerahkan surat gugatan atau permohonan perceraian kepada petugas. 3 Petugas memberikan penjelasan berkenaan dengan perkara yang akan diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar SKUM. 4 Pihak atau orang yang berperkara membayar Panjar Biaya Perkara ke Bank yang ditunjuk oleh petugas. 5 Setelah kasir pengadilan agama menandatangani SKUM, membubuhkan nomor urut perkara, menuliskan tanggal penerimaan perkara, dan mengecap lunas SKUM, kemudian kasir menyerahkan salinan pertama surat tersebut kepada pihak berperkara. Tahapan Proses Sidang Perceraian Ada 9 tahapan proses sidang perceraian yang harus dilalui oleh kedua belah pihak yang berpekara penggugat dan tergugat. Adapun kesembilan tahapan tersebut adalah sebagai berikut 1. Upaya Perdamaian Pada perkara atau kasus perceraian seperti cerai gugat ataupun cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada setiap kali persidangan. Dan selanjutnya jika kedua belah pihak belum mau berdamai maka dilanjutkan dengan proses mediasi. Kedua belah pihak yang berperkara bebas memilih hakim mediator yang tersedia di pengadilan agama tanpa dipungut biaya sedikitpun. Lalu jika terjadi perdamaian, maka perkaranya harus dicabut oleh penggugat/pemohon dan perkara perceraian dinyatakan telah selesai. 2. Pembacaan Surat Gugatan Penggugat Sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara perceraian, maka hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum. Surat gugatan penggugat yang diajukan ke pengadilan agama itu dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim. 3. Jawaban Tergugat Setelah gugatan dibacakan, tergugat diberi kesempatan memberikan tanggapan atau jawabannya baik secara lisan ataupun tertulis. Jawaban tersebut dapat diajukan oleh tergugat baik ketika sidang hari itu juga, atau sidang berikutnya. Pada tahap ini, tergugat juga bisa mengajukan eksepsi tangkisan atau rekonpensi gugatan balik. Dan pihak tergugat tidak perlu membayar biaya apapun atas hal tersebut. 4. Replik Penggugat Setelah mendengar jawaban/tanggapan dari tergugat, pihak penggugat punya hak membenarkan jawaban atau membantah jawaban. Proses menanggapi jawaban tergugat di sebut dengan replik. Penggugat juga berhak untuk mengubah, mencabut atau mempertahankan isi dari surat gugatannya tersebut. Apabila penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya. 5. Duplik Tergugat Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi replik dari penggugat tersebut. Proses menanggapi replik dari penggugat disebut dengan duplik. Tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara kedua belah pihak. Apabila masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka akan dilanjutkan dengan “acara pembuktian”. 6. Acara Pembuktian Pada tahap pembuktian ini, baik penggugat atau tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan atau menunjukan bukti-bukti atas apa yang telah mereka sampaikan. Bukti itu ditunjukkan secara bergantian dan diatur oleh hakim. 7. Kesimpulan Para Pihak Pada tahap kesimpulan ini, penggugat maupun tergugat diberi kesempatan mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung. Kesimpulan yang disampaikan bisa berupa kesimpulan lisan maupun tertulis. 8. Musyawarah Majelis Hakim Proses ini bersifat rahasia. Dalam proses musyawarah majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangan dan pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika dalam proses tersebut terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara yang terbanyak. 9. Putusan Hakim Setelah proses musyawarah majelis hakim selesai, lalu dibacakanlah putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, kedua belah pihak berperkara berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila dalam tenggang 14 hari tidak ada upaya hukum banding, maka putusan hakim tersebut berkekuatan hukum tetap. Dalam Perkara Cerai Talak masih ada acara sidang lanjutan yaitu sidang pengucapan Ikrar talak, acara ini dilakukan setelah putusan hakim bersifat Berkekuatan Hukum Tetap BHT. Setelah mengetahui semua tahapan proses persidangan sekarang kita akan membahas pertanyaan tentang bagaimana jika tergugat tidak hadir dalam sidang perceraian. Berikut pembahasannya. Bagaimana jika tergugat tidak hadir dalam sidang perceraian? Apakah sidang akan tetap berlanjut atau tidak? Nah, sebelum kita menjawab ke pokok pembahasan tersebut, kita harus mengenali dahulu bagaimana bentuk ketidakhadiran tergugat dalam proses sidang perceraian. Berikut pembahasan mengenai hal tersebut! Bentuk Ketidakhadiran Tergugat Dalam Sidang 1 Tidak hadir sejak awal persidangan Disini maksudnya bahwa tergugat sudah dipanggil oleh pengadilan. Namun tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tersebut. Entah itu tergugat menerima atau tidak surat panggilan perkara tersebut. Namun yang pasti pengadilan pasti sudah melakukan tugasnya untuk memanggil tergugat. 2 Pernah hadir, tapi tidak mau hadir di sidang berikutnya Maksud dari bentuk ketidakhadiran ini ialah tergugat pernah menghadiri beberapa proses sidang awal, namun enggan dan tidak menghadiri proses sidang selanjutnya. 3 Tidak hadir saat pembacaan putusan Disini maksudnya ialah tergugat sudah menghadiri semua proses persidangan, namun saat pembacaan putusan atau akhir proses persidangan tergugat justru tidak menghadirinya. 4 Tidak hadir saat proses mediasi Tergugat tidak hadir saat proses mediasi, maksudnya ialah tergugat tidak hadir saat proses penyelesaian masalah melalui sistem perundingan atau kesepakatan. Proses ini dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Akibat Tergugat Tidak Hadir Dalam Sidang 1 Penggugat akan diuntungkan, karena proses pemeriksaan akan lebih cepat dan proses pembuktian juga lebih mudah. 2 Penggugat melewatkan hak untuk melakukan pembelaan 3 Putusan pengadilan bisa membuat beban bagi tergugat. Hal ini karena tidak adanya proses pembelaan dan semua tuntutan penggugat kepada tergugat kemungkinan besar akan dikabulkan oleh majelis hakim. 4 Tergugat akan dibebani biaya yang timbul saat mediasi 5 Walaupun tidak hadir, harus tetap mengambil salinan putusan ke pengadilan sendiri, termasuk mengurus sendiri akta cerainya. 6 Jika tergugat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan haknya banding, maka tergugat harus menanggung seluruh biaya pekara. Bagaimana Jika Tergugat Tidak Hadir Dalam Sidang Perceraian? Bagaimana jika tergugat tidak hadir dalam sidang perceraian? Apakah persidangan yang tidak dihadiri oleh tergugat akan tetap bisa dilanjutkan? Dapatkah istri/suami menjadi janda/duda walaupun salah satu diantara mereka tidak pernah hadir dalam persidangan? Oke kita langsung saja membahas kedua hal tersebut. Bagaimana jika tergugat tidak hadir dalam sidang perceraian? Apakah persidangan yang tidak dihadiri oleh tergugat akan tetap bisa dilanjutkan? Jawabannya adalah iya, proses persidangannya akan tetap bisa dilanjutkan oleh pengadilan agama. Berdasarkan pasal 125 HIR dan pasal 149 RPG, jika pada hari sidang yang ditentukan pihak tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka “Gugatan penggugat akan dikabulkan tanpa kehadiran tergugat. Kecuali jika gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan” Berdasarkan hal ini ketika tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengirim seseorang sebagai wakilnya, maka persidangan tetap bisa dilanjutkan dan diperiksa pokok perkaranya. Kecuali jika tergugat belum dipanggil dengan patut. Beberapa hal yang membuat tergugat belum dipanggil secara patut misalnya karena tergugat sudah tidak tinggal lagi di alamat yang disebutkan di dalam surat gugatan atau sudah berpindah alamat. Jika tergugat sudah berpindah alamat, maka penggugat harus merubah alamat tergugat di dalam surat gugatan dan mencantumkan alamat yang baru, serta meminta kepada hakim agar memanggil kembali tergugat di alamat yang baru. Jika tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, maka panggilan terhadap tergugat dilakukan melalui media massa yang telah ditetapkan oleh pengadilan, misalnya radio, koran. Dan akhirnya jelas ya teman-teman jadi ketika suami tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengirim seseorang sebagai wakilnya meskipun dia sudah dipanggil dengan patut persidangan tetap bisa dilanjutkan Bagaimana jika tergugat tidak hadir dalam sidang perceraian? Dapatkah penggugat menjadi janda/duda walaupun tergugat tidak pernah hadir dalam dipersidangan? Jawabannya adalah iya, penggugat tetap bisa menjadi janda/duda. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, ketika tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim seseorang sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut, gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran tergugat. Kecuali jika gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan. Misalnya karena alasan perceraiannya tidak memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 kompilasi hukum Islam. Jadi kesimpulannya ialah ketika tergugat tidak hadir di persidangan, dan gugatan yang diajukan oleh penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan cerai penggugat bisa dikabulkan tanpa kehadiran tergugat. Artinya penggugat bisa menjadi janda/duda walaupun pihak tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Bagaimana jika tergugat tidak hadir dalam sidang perceraian telah kita jawab. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Silahkan baca juga artikel dengan judul berapa lama proses perceraian untuk melengkapi literasi anda tentang bagaimana jika tergugat tidak hadir dalam sidang perceraian. Terimakasih dan sampai jumpa! Post Views 111 Istri gugat cerai namun suami menolak atau tidak datang, berikut aturan yang berlaku di sidang perkara perceraian, ketidak hadiran atau in absensia merupakan sebuah poin penting. Hal tersebut dapat mempengaruhi putusan dari Majelis Hakim untuk nasib tergugat. Mengapa hal tersebut bisa terjadi?Bagaimana apabila seorang istri yang mengajukan gugatan kemudian suaminya menolak atau tidak datang? Mari kita simak penjelasan dibinanya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, hal ini sesuai dengan amanat yang tertera dalam Undang-Undang apabila akhirnya harus terjadi perceraian, maka kedua pasangan yang berperkara ini wajib menyertakan alasan-alasan yang valid, serta kasusnya wajib didaftarkan ke Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri setempat. Agar kesakralan pernikahan tidak disamakan dengan sebuah yang tersurat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakniPerceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Seperti yang telah disebutkan di awal, pada tahapan pendaftaran perceraian wajib mencantumkan alasan-alasan kuat yang menyatakan bahwa antara pasangan suami isteri sudah tidak dapat melanjutkan hubungan pernikahannya dari itu Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merinci berbagai alasan yang dapat mendasari terjadinya perceraian, diantaranya yakniSalah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain, dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami ataupun isteri; danAntara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah Anda sudah mempelajari detil alasan-alasan di atas? Kalau sudah, mari kita melangkah ke tahapan selanjutnya ialah menentukan pengadilan mana yang berwenang menyidangkan gugatan cerai Anda. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. Sehingga perceraian dianggap tidak sah apabila dilakukan di luar dasar untuk menentukan pengadilan mana yang tepat untuk mendaftarkan perkara Anda ialah bagi yang beragama Islam dapat mendaftarkan perceraiannya di Pengadilan Agama. Kemudian bagi yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu bisa mendaftarkan di Pengadilan Negeri domisili rincian lengkap mengenai pengadilan yang tepat untuk mengajukan perceraian dapat ditemui dalam PP Nomor 9 Tahun 1975, yang kami rangkum sebagaimana berikut iniGugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman hal tempat kediaman tergugat tidak jelas, tidak diketahui, atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, maka gugatan perceraian dapat diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan perceraian bisa diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Dimana nantinya Ketua Pengadilan akan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 dua tahun berturut-turut, maka penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Setelah lampau 2 dua tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan terjadi perselisihan antara suami dengan istri, maka perkara perceraian dapat diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 lima tahun atau lebih, dan terjadi setelah perkawinan berlangsung. Maka untuk mendapatkan putusan perceraian, sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara hukum sebelumnya, disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang PerceraianSetelah menentukan pengadilan yang benar, maka kita sampai pada tahapan pendaftaran sidang. Berbagai persyaratan perceraian yang dapat Anda temui di website-website Pengadilan diantaranya adalahAkta atau buku Nikah yang asli;Copy Kartu Tanda Penduduk. Jika memungkinkan dari kedua belah pihak;Copy Kartu Keluarga; danCopy Akta Lahir Anak apabila ada.Tahapan Sidang Perceraian di PengadilanKetika tahapan pendaftaran terpenuhi, maka kita masuk dalam fase selanjutnya yaitu persidangan di Pengadilan. Tahapan sidang perceraian umumnya ialah sebagai berikutMediasi;Pembacaan Gugatan atau Permohonan;Jawaban Tergugat atau Termohon;Replik Penggugat atau Pemohon;Duplik Tergugat atau Termohon;Pembuktian dari Penggugat atau Pemohon;Pembuktian dari Tergugat atau Termohon;Kesimpulan;Musyawarah Majelis dan Pembacaan kali pengadilan akan memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Penggugat dan tergugat diberi tahu selambat-lambatnya 3 tiga hari sebelum sidang pertama ketika salah satu pihak berhalangan hadir baik itu disengaja maupun tidak maka terdapat konsekuensi yang harus kasus ini kita akan mengumpamakan seorang istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat, dimana sang suami menolak atau memiliki kecenderungan untuk tidak hadir dalam persidangan atau bahkan ghaib. Maka panggilan kepada tergugat akan diupayakan melalui siaran antara pengumuman pertama dengan pengumuman kedua mempunyai jarak selama 1 satu bulan, dan antara pengumuman kedua dengan hari sidang jaraknya minimal 3 tiga sampai akhirnya sang suami maupun kuasa hukumnya tidak datang juga, maka Majelis Hakim dapat mengeluarkan putusan verstek, yaitu sebuah putusan yang dijatuhkan kepada tergugat karena tidak hadir dalam sidang dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan Hadiran Salah Satu Pihak dalam Sidang PerceraianKetetapan lainnya yang mengatur mengenai ketidakhadiran salah satu pihak dalam sidang cerai, dapat kita simak dalam pasal-pasal berikut iniPasal 138 Kompilasi Hukum IslamApabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama hal tersebut sudah dilakukan, namun pada kenyataannya tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, maka gugatan dari istri akan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak 131 Kompilasi Hukum IslamKemudian bagi yang muslim, bilamana suami melakukan permohonan talak kepada istrinya melalui pengadilan agama, dan pada saat sidang terakhir sidang pengucapan ikrar talak suami tersebut tidak hadir dan kuasa hukumnya pula tidak hadir. Kemudian dalam tempo 6 enam bulan hak suami untuk mengikrarkan talak menjadi gugur, terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak, hingga pada akhirnya ikatan perkawinan tersebut tetap Inlandsch Reglement atau Reglemen Indonesia yang Diperbaharui dalam Herzien Inlandsch Reglement pada Pasal 125 menyebutkan bahwaJika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan tak hadir verstek, kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri, bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak yang telah disebutkan di atas, ketidakhadiran dari tergugat menyebabkan tuntutan dari penggugat dalam surat gugatan itu diterima dengan putusan “verstek” atau “in absensia“, yang artinya putusan tak hadir. Putusan yang dijatuhkan secara verstek, tidak dapat dijalankan sebelum lewat 14 empat belas hari sesudah Pasal 129 Herzien Inlandsch Reglement, tergugat atau para tergugat yang dihukum dengan Verstek berhak mengajukan Verzet atau perlawanan dalam waktu 14 empat belas hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan verstek itu kepada tergugat, jika pemberitahuan tersebut langsung disampaikan sendiri kepada yang tergugat mendapatkan keputusan verstek dua kali, maka perlawanannya verzet tidak akan diterima, artinya keputusan itu tidak dapat dilawan tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun Peran Kuasa HukumPadahal, Anda bisa saja melakukan pemberian kuasa kepada pengacara perceraian untuk mewakili Anda. Bukan hanya hadir dalam persidangan, kuasa hukum juga dapat berperan dalam mengurus semua hal yang berkaitan dengan perkara perceraian. Seperti Pasal 30 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan tentang hal ini, yaituPada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada menghadapi perkara perceraian, pihak yang berperkara, yaitu suami dan isteri, dapat menghadiri sendiri sidang atau didampingi oleh kuasanya, atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta atau buku nikah, beserta surat keterangan lainnya yang adalah beberapa peran penting kuasa hukum atau pengacara perceraian dalam membantu Anda untuk memenangkan perkara, kurang lebihnya sebagai berikut iniMendampingi klien di tingkat persiapan, pendaftaran, persidangan dan koordinasi dalam penerbitan akta cerai;Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak klien dan proses peradilan;Menyusun strategi dalam menghadapi persidangan;Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping apabila terjadi kasus seperti KDRT, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya;Menggantikan klien dalam menghadiri persidangan;Menggantikan klien dalam pembacaan ikrar talak apabila cerai talak.Setelah membaca artikel ini apakah Anda sudah mulai menyusun strategi untuk melangkah ke level pengumpulan berkas perceraian? Sebagai permulaan, mulailah membuka komunikasi dengan konsultan perkawinan demi menambah wawasan Anda untuk menemukan pengacara yang tepat dalam menghadapi perkara perceraian butuh konsultasi atau jasa hukum keluarga untuk mengurus masalah perceraian? Anda dapat menghubungi IHW di telepon 0812-1203-9060 atau email di tanya untuk mendapatkan jasa pengacara yang profesional, amanah dan berpengalaman biarkan permasalahan hukum yang Anda hadapi mengurangi ketenangan hidup Anda!Baca juga Penetapan Hak Asuh Anak Jika Istri Menggugat CeraiIHW, demikian sapaan lainnya. Sejak diangkat sebagai advokat Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi pada tahun 2010, lulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung ini telah memegang banyak perkara litigasi. Mulai dari hukum pidana, perdata, hukum keluarga dan juga ketenagakerjaan.